"Mereka yang Hilang" | Foto sejumlah korban kasus pelanggaran HAM yang disuarakan dalam aksi damai Kamisan. (Foto: Madhan/Celahkota)
Politik

Tak Pernah Ada Perang antara PKI dan NU

Pemuda NU kemudian wara-wiri memburu cerita, merangkai kebenaran versi mereka, hingga akhirnya mendapatkan kenyataan bahwa pada tahun 1965 tidak terdapat perang (NU vs PKI) melainkan penangkapan yang dilakukan militer.

"Mereka yang Hilang" | Foto sejumlah korban kasus pelanggaran HAM yang disuarakan dalam aksi damai Kamisan. (Foto: Madhan/Celahkota)

CELAHKOTA.COM – Keterlibatan Angkatan Bersenjara Republik Indonesia (ABRI) –sekarang TNI– dan kaum Nahdliyin dalam tragedi ’65 sudah seperti cerita rakyat di Indonesia. Pada Simposium Nasional “Membedah Tragedi ’65”, cerita lain dari peristiwa yang hingga kini tak jelas jumlah pasti korbannya itu sedikit terbuka.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Imam Aziz turut menyumbang sekelumit kisah mengenai kegusarannya sebagai nahdliyin yang kerap disebut-sebut ‘bertanggung jawab’ atas pembantaian manusia masa lampau.

Imam Aziz berbicerita tentang pengalaman jaringannya, Syarikat Indonesia, melakukan rekonsiliasi antara pemuda NU dan komunitas korban Tragedi 1965. Ia berbagi kisah mengenai Syarikat Indonesia, perkumpulan pemuda NU yang ingin mengetahui tragedi 1965.

“Anak-anak muda NU gerah kalau dikatakan Tragedi 1965 adalah PKI versus NU. Kami lalu mencoba melakukan berbagai klarifikasi dari masyarat NU dan korban,” kata Imam Azis.

Imam mengungkapkan, Pemuda NU kemudian wara-wiri memburu cerita, merangkai kebenaran versi mereka, hingga akhirnya mendapatkan kenyataan bahwa pada tahun 1965 tidak terdapat perang  (NU vs PKI) melainkan penangkapan yang dilakukan militer.

Imam berkata, pada penangkapan itu militer merekrut anggota organisasi keagamaan seperti Anshor dan Muhammadiyah. “Ini terkonfirmasi. Ada komando yang jelas sekali. Yang dipertanyakan, apa isi komando itu dan apakah ada penyimpangan,” ucapnya.

Awalnya, PKI -bekas anggotanya, hingga cucu-cucunya- adalah pihak yang paling merasakan imbas negatif dari tragedi ’65. Namun kemudian, Nahdlatul Ulama, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia turut menjadi korban dari stigma ‘pembantai’ manusia.

Oleh sebab itu, stigma yang melekat, baik sebagai korban maupun pelaku, sudah sepantasnya tidak terjadi pada masa kini. Imam menegaskan bahwa pada masa Syarikat Islam mencari ‘kebenaran’ itu, sudah terlihat wujud perdamaian antara pihak yang ‘berseteru’. Korban dan pelaku dapat duduk bersama di tingkat desa hingga provinsi.

“Kami lalu merumuskan rekomendasi untuk tidak saling menstigmatisasi,” terangnya.

Cerita Imam Azis selaras dengan apa yang pernah diungkap Ulama NU Sholahudin Wahid atau biasa dipanggil Gus Sholah dalam sebuah artikel di Kompas.com tertanggal 29 September 2015.

Ia menuliskan, pada awal 2000-an mulai muncul gerakan mendorong terjadinya islah atau rekonsiliasi. Anak-anak muda NU, terutama yang tergabung dalam syarikat, melakukan berbagai kegiatan untuk memulai mewujudkan rekonsiliasi itu.

Gus Sholah menuliskan, pada masa-masa Syarikat aktif, putra-putri tokoh yang dulu bermusuhan secara politik berkumpul dalam satu organisasi bernama Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB). Mereka antara lain putra/putri Jenderal A Yani, Jenderal Sutoyo, Jenderal Supardjo, DN Aidit, dan Kartosuwiryo.

Sementara rekonsiliasi yang digagas negara pernah terdengar gaungnya pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu digagas pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, namun proses pemilihan anggota KKR memakan waktu yang sangat lama hingga akhirnya pada awal Desember 2006, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang KKR karena dinilai tidak memiliki kekuatan hukum.

Sampai Simposium Nasional “Membedah Tragedi ’65” digelar selama dua hari pada 17-18 April 2016 pun  belum ada tanda-tanda akan muncul UU KKR baru sebagai pengganti UU yang dibatalkan dan rekonsiliasi masih menjadi angan-angan belaka.

Tak Pernah Ada Perang antara PKI dan NU
Komentar gratis klik di sini

Tinggalkan pesan

Pilihan

Ke atas