"Mereka yang Hilang" | Foto sejumlah korban kasus pelanggaran HAM yang disuarakan dalam aksi damai Kamisan. (Foto: Madhan/Celahkota)
Politik

Menata Ulang ‘Paras’ PKI dan Komunisme

50 tahun sudah peristiwa berdarah tragedi 65 terjadi. Namun kabut pekat sejarah yang memakan korban ribuan jiwa itu belum juga tersingkap.

"Mereka yang Hilang" | Foto sejumlah korban dari kasus pelanggaran HAM berat. (Madhan/Celahkota)

CELAHKOTA.COM – Sejarah versi Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto mencatatkan nama Partai Komunis Indonesia (PKI) dan lembaga yang berada di bawah naungannya sebagai pihak yang disudutkan dalam peristiwa berdarah, Kamis, 30 September 1965.

Kala itu PKI dituduh membunuh enam Jenderal dan putri perwira pertama TNI AD Jenderal AH Nasution, Ade Irma Suryani.

Aksi pembunuhan enam Jenderal dan Ade Irma Suryani tersebut disinyalir sebagai aksi pemberontakan PKI terhadap pemerintahan. Hal tersebut lantas memicu aksi anti-PKI dan Komunisme di hampir seluruh wilayah Indonesia.

Pembantaian massal terhadap  anggota PKI dan simpatisannya pun tak terelakan. Setelah berpuluh-puluh tahun peristiwa itu terjadi, beberapa fakta sejarah baru mengungkapkan bahwa tidak sedikit nyawa yang tidak bersalah – masyarakat yang sama sekali tidak berhubungan dengan PKI atau Komunisme –  turut menjadi korban.

“Kalau menurut pers barat 500 (ribu) sampai satu juta orang, menurut Domo (Jenderal Sudomo) dua juta orang, Menurut Sarwo Edi, yaitu komandan yang melaksanakan program pembunuhan atas perintah Harto (mantan Presiden Soeharto) tiga juta, dia ngomong begitu dengan bangga dia,” ungkap Sastrawan Pramoedya Ananta Toer dalam sebuah wawancara.

Pram, sapaan akrab Pramoedya Ananta Toer ,  juga sempat menjadi korban gerakan anti-PKI dan dibuang ke Pulau Buru di Kepulauan Maluku.

Hingga kini upaya untuk mengusut kejelasan tragedi yang tingkat kekejamannya  ‘katanya’ setingkat di bawah pembantaian massal di Kamp Auschwitz buatan Nazi itu masih terus dilakukan. Pengungkapan lewat sisi historis diutamakan. Penyeimbang sejarah tentang peristiwa ini menurut beberapa pihak harus diungkap.

‘Paras’ PKI di mata masyarakat Indonesia pada umumnya saat ini tidak lain bersumber pada lima jilid Buku bertajuk Komunisme di Indonesia – hasil revisi dari judul sebelumnya; Bahaya Laten Komunisme di Indonesia –  yang diterbitkan oleh Angkatan Darat dan kemudian didistribusikan ke buku-buku pelajaran dan film berbau propaganda oleh Orde Baru.

Di kelima jilid buku tersebut sosok PKI digambarkan serupa:  Pengkhianat bangsa dan bertentangan dengan dasar negara.

Fokus utama yang ditulis dalam kelima jilid buku tersebut memang menitikberatkan pada aksi-aksi, yang menurut kelima jilid buku itu, pemberontakan PKI dari masa ke masa. Meski ada sedikit kejanggalan di buku jilid pertama tentang pemberontakan PKI di tahun 1926.

Tahun 1926 memang dicatat oleh sejarah sebagai pemberontakan pertama yang dilakukan oleh PKI. Pemberontakan ini juga digadang-gadang sebagai pemberontakan pertama yang tidak dilandasi oleh sifat dan sikap kesukuan di Indonesia.

PKI di umurnya  yang masih amat muda kala itu – tahun 1926 – mengorganisasi pemberontakan kaum buruh yang ada di dalam jejaringnya untuk melawan kolonialisme yang menjadi beking para kapitalis saat itu.

Meski begitu Pusat Sejarah TNI AD yang menjadi penerbit buku tersebut – buku jilid pertama Komunisme di Indonesia dari lima jilid yang diterbitkan – tetap menyudutkan PKI dengan mengatakan bahwa pemberontakan itu ‘konyol’ karena memakan korban para pemuda Indonesia yang cukup potensial tenaga dan pikirannya untuk merebut kemerdekaan kala itu.

Padahal jika kita tilik dari beragam sejarah di Indonesia tentang perlawanan terhadap kolonialisme, siapapun dan dengan alasan apapun jika melawan penjajah, mereka bisa disebut pahlawan.

Pada tahun 1926 sendiri memang menjadi pukulan telak bagi PKI. Mereka harus kehilangan ribuan pendukungnya , sebagian besar tewas dalam pemberontakan dan sebagian lagi diasingkan akibat pemberontakan itu. PKI pun sempat vakum untuk beberapa periode tertentu dari bumi pertiwi.

Alih-alih mengusut kejadian fakta  sejarah tragedi ’65, sosok PKI yang sebenarnya pun masih sangat bias di mata masyarakat Indonesia. Penyeimbangan historis inilah yang dirasa oleh berbagai pihak akan mampu merubah paradigma PKI dan Komunisme di  kalangan masyarakat Indonesia.

Meski begitu, nampaknya ada  sedikit etikat  baik dari pemerintah Jokowi yang pada hari ini dan besok, 18-19 April 2016 dengan menggelar acara simposium 65 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat.   Acara ini sendiri diharap bisa menjadi langkah awal pengusutan tragedi berdarah 65  yang hingga kini masih menyimpan ribuan tanda tanya di kalangan masyarakat Indonesia.

Menata Ulang ‘Paras’ PKI dan Komunisme
Komentar gratis klik di sini

Tinggalkan pesan

Pilihan

Ke atas