IPT-65
Hukum

IPT 1965: Indonesia Harus Bertanggung Jawab Terhadap Pembantaian Massal 1965-1966

Suasana International People’s Tribunal (IPT) tragedi 1965 yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda (Foto: wtop.com)

Jauh di seberang sana,  perlahan-lahan kabut kelam sejarah negeri ini mulai terkuak. Sejarah kelam tentang pembantaian massal umat manusia yang konon katanya kekejamannya hanya mampu ditandingi oleh Hitler dengan  kamp konsentrasi miliknya.

CELAHKOTA.COM- Jatuh sudah putusan akhir Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT) tragedi 1965 yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Dalam putusan tersebut, Indonesia harus bertanggung jawab atas 10 tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi dalam kurun waktu 1965-1966.

Zak Yacoob, Hakim ketua yang mempin jalannya IPT tragedi 1965 mengatakan Indonesia telah gagal dalam mencegah dan menindak tindakan tidak bermoral terkait tragedi 1965 dan rentetan peristiwa sesudahnya.

“Hal itu – tragedi 1965  dan sesudahnya – sepenuhnya berlangsung di bawah tanggung jawab Negara Indonesia,” tegas  Yacoob dalam putusannya.

Baca juga :

Ketika Sintong Lebih Kecil dari Sarwo Edhie

Dalam IPT tragedi 1965 tersebut, Yacoob juga mengatakan bahwa peristiwa pembantaian massal  tragedi 1965 masuk dalam kategori Genosida atau genosid – sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu golongan dengan tujuan pemusnahan. Hal ini juga termasuk di dalam 10  butir tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang harus dipertanggung jawabkan oleh Indonesia.

Dalam persidangan tersebut dikatakan bahwa Indonesia wajib menghukum pihak-pihak  yang terlibat dengan – yang oleh Yacoob disebut sebagai  – tindakan tidak manusiawi tersebut.

“Negara  (Indonesia) wajib menghukum mereka yang bertanggung jawab,” ujar Yacoob.

Yacoob juga menjawab dalih yang mengatakan bahwa peristiwa pembantaian 1965-1966 adalah tindakan spontan atau inisiatif dari masyarakat. “(meski begitu) Bukan berarti negara dibebaskan dari tanggung jawab,”jawab Yacoob

IPT 1965 ini sendiri memberikan tiga rekomendasi kepada pemerintah Indonesia terkait tragedi 1965, antara lain permintaan maaf terhadap keluarga korban terkait pelanggaran HAM berat baik yang dilakukan oleh negara  atau – yang disebut sebagai- tindakan spontan oleh masyarakat terkait tragedi 1965.

Kedua adalah menuntaskan kasus tragedi 1965 dengan cara menuntut dan menyelidiki semua pelaku pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam periode 1965-1966. Terakhir pemberian kompensasi dan ganti rugi yang setimpal kepada korban, keluarga korban, penyintas, ataupun mereka yang hidup dalam stigma terkait tragedi 1965.

Tragedi 1965 sendiri disebut-sebut sebagai tragedi kemanusiaan terbesar di dunia setelah pembantaian oleh NAZI di masa kepemimpinan Adolf Hitler. Dalam tragedi 1965-1966 tersebut, ratusan atau bahkan jutaan anggota (atau dituduh sebagai anggota)  atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta organisasi lain yang berafiliasi dengan PKI tewas dibantai.

 

IPT 1965: Indonesia Harus Bertanggung Jawab Terhadap Pembantaian Massal 1965-1966
Komentar gratis klik di sini

Tinggalkan pesan

Pilihan

Ke atas