PKI
Berita

Ramai Palu dan Arit, PKI Bangkit?

Ilustrasi: Saepul Bahri

CELAHKOTA.COM – Aksi penangkapan dan penyitaan yang dilakukan oleh aparat  terhadap masyarakat yang memakai atau menjual atribut dengan gambar palu dan arit juga hal-hal yang berbau Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Komunisme tengah mengemuka di  media sosial. Tindakan aparat terhadap hal-hal berbau PKI/Komunisme itu dinilai sebagai bentuk ketakutan negara  akan bangkitnya kembali PKI/Komunisme di Indonesia.

Beberapa rangkaian foto yang memampang gambar penangkapan masyarakat yang memakai atribut palu dan arit yang identik dengan PKI sempat viral di media sosial Facebook. Beragam komentar pun datang  dari netizen untuk merespon hal tersebut.

Sementara nasib sial menimpa penjaga sebuah lapak penjual kaus dan asesoris di kawasan Blok M, Jakarta. Penjaga toko  tersebut dutuduh pro PKI/Komunisme lantaran menjajakan kaus band trash metal asal Jerman, Kreator yang menggunakan gambar palu dan arit.

Padahal gambar yang tertera  pada kaus itu sendiri sebenarnya merupakan sampul album Kreator yang bertajuk ‘At the Pulse of Kapitulation-Live in East Berlin 1990’. Alih-alih pro PKI, album daur ulang konser lama Kreator, ‘Live in east Berlin’ dan ‘Hallucinative comas’  itu sebenarnya adalah bentuk respon dari band yang telah dua kali menyambangi Indonesia itu terhadap bersatunya Jerman Timur yang berhaluan Komunis dengan Jerman Barat yang anti terhadap Komunis.

Kepala Polri Badrodin Haiti dalam beberapa kesempatan menjelaskan bahwa aksi penangkapan dan pencekalan atribut bergambar palu dan arit telah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Presiden, kata Badrodin memerintahkan untuk melakukan penindakan bagi siapa saja yang terindikasi menyebarkan paham Komunisme atau PKI.

“Arahan Presiden sudah jelas,” tegas Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, (10/05)

Tak Hanya Aparat, Masyarakat Juga Menindak

Aksi pencekalan terhadap atribut palu dan arit tidak hanya dilakukan oleh aparat. Dalam sebuah video yang tersebar di media sosial, sekelompok masyarakat juga turut melakukan aksi represif terhadap seorang pemuda yang memakai pin berlogo palu dan arit.

Dalam video itu, pemuda yang mengenakan pin bergambar palu dan arit itu dituduh PKI. Bahkan kelompok masyarakat yang tergabung dalam LSM KPK itu menyuruh pemuda tersebut untuk melafalkan Pancasila, menyanyikan Indonesia Raya dengan beberapa kali menempeleng pemuda itu.

Aksi kelompok masyarakat itu mengingatkan kita kembali ke masa-masa penumpasan PKI dan Komunisme di Indonesia  sekitar  50 tahun yang lalu. Pada masa itu PKI atau Komunisme diberantas habis, bukan saja oleh aparat namun juga oleh masyarakat. Pasca  peristiwa penumpasan PKI dan Komunisme, mereka-mereka yang dituduh PKI juga dikucilkan.

Joshua Oppenheimer dalam film kontroversialnya yang bertajuk ‘Senyap’ memaparkan sebuah kenyataan sejarah kelam Indonesia pada tahun 65-66. Dalam film itu beberapa orang yang menjadi ‘algojo’ di era penumpasan PKI memberi pengakuan yang mengejutkan tentang  bagaimana cara mereka membunuh orang-orang yang dituding PKI.

Bahkan seorang ‘algojo’ mengatakan aksi penumpasan PKI/Komunisme di Indonesia yang menelan korban jutaan jiwa itu adalah buah perjuangan rakyat, bukan militer. ‘Algojo’ itu mengatakan hal tersebut dengan bangga.

Ketika ditanya tentang apa itu PKI dan alasan mereka membunuh, seorang ‘algojo’ menerangkan dengan cukup ringkas dan sederhana.

“Partai Komunis Indonesia! Sudah itu saja. Ya Partai Komunis Indonesia  tanpa adanya pengakuan terhadap Agama,” kata ‘algojo’ yang mengaku pada era penumpasan PKI  dan Komunisme telah membunuh puluhan orang itu.

M.Y Basrun, Pimpinan DPRD Serdang Bedagai yang pada tahun 65-66 menjabat sebagai Ketua Komando Aksi – kelompok masyarakat yang dibentuk untuk menumpas orang-orang yang dituduh PKI . (foto: Film Senyap)

M.Y Basrun, Pimpinan DPRD Serdang Bedagai yang pada tahun 65-66 menjabat sebagai Ketua Komando Aksi – kelompok masyarakat yang dibentuk untuk menumpas orang-orang yang dituduh PKI . (foto: Film Senyap)

M.Y Basrun, Pimpinan DPRD Serdang Bedagai yang pada tahun 65-66 menjabat sebagai Ketua Komando Aksi – kelompok masyarakat yang dibentuk untuk menumpas orang-orang yang dituduh PKI – juga mengatakan bahwa aksi pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh PKI sebagai bentuk spontanitas rakyat. Ketika didesak dengan beberapa pertanyaan oleh adik dari Ramli – salah satu korban pembantaian massal tersebut – yang menjadi tokoh sentral film itu, Basrun justru balik melontarkan pertanyaan dengan nada mengancam.

“Sekarang saya juga berhak untuk bertanya, apakah semua keluarga eks PKI ini ingin terjadi kejadian sebagaimana dulu (pembunuhan massal 65-66)?” tegas Basrun.

Setengah abad peristiwa 30 September ’65, nampaknya pemerintah tidak hanya harus khawatir akan kebangkitan PKI/Komunisme di Indonesia namun juga aksi represif masyarakat terhadap masyarakat lainnya yang tertuduh PKI agar peristiwa pembantaian massal 50 tahun yang lalu tidak terulang kembali.

Hal itu pula yang menjadi alasan pihak kepolisian untuk melakukan aksi penangkapan dan penyitaan segala macam atribut berbau PKI/Komunisme belakangan ini. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahwa penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bertujuan untuk menghindari aksi main hakim sendiri oleh masyarakat yang anti terhadap PKI/Komunisme.

“Kalau polisi tidak menyikapi, dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri,”katanya saat menghadiri forum diskusi soal bahaya Komunismedi Jakarta, Kamis (12/5)

Palu dan Arit Haram di Indonesia

Dalam Tap MPRS Nomor XXV/MPRS Tahun 1966 yang mengatur tentang pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) juga penyebaran faham atau ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme telah diatur tentang pelarangan penggunaan segala macam media yang berbau PKI atau Komunis di Indonesia.  Hal itu tertuang dalam pasal dua Tap MPRS tersebut:

Pasal 2

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut dilarang.

Media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran PKI/Komunisme dalam hal ini bisa diasumsikan sebagai simbol, lagu, slogan atau hal-hal lain yang terindikasi PKI/Komunisme.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menegaskan bahwa negara tidak akan tawar menawar apalagi memberikan ruang untuk PKI/Komunisme. “Secara ideologis, PKI tidak boleh ada di Indonesia,” tegasnya.

Isu reinkarnasi PKI/Komunisme di Indonesia kembali mengemuka pada awal tahun ini. Setidaknya ada tiga acara berbau “kiri” digelar – Festival Belok Kiri, Pulau Buru Tanah Air Mata Beta, dan Monolog Tan Malaka – di awal tahun 2016 yang kemudian diasumsikan oleh beberapa golongan masyarakat anti PKI/Komunisme sebagai indikasi bangkitnya organisasi  atau paham yang kerap dtuduh anti-agama tersebut.

Dilarang Belok “Kiri”

Pasca acara Simposium ’65 yang digelar di hotel Aryaduta, Jakarta pada 18-19 April kemarin, isu bangkitnya PKI/Komunisme semakin santer terdengar. Mereka yang tadinya sembunyi-sembunyi mendiskusikan atau mempelajari hal-hal yang berbau “kiri” kemudian menjadikan acara simposium itu sebagai sebuah momentum, salah satunya untuk menguak tragedi kelam pembantaian massal anti PKI/Komunis di indonesia dalam periode ’65-66.

Meski begitu, tak jarang juga beberapa masyarakat yang memanfaatkan momentum tersebut hanya sebatas tren belaka. Dengan menggunakan simbol palu dan arit yang identik dengan PKI/Komunisme mereka malah tampil “ke muka” dengan semangat gagah-gagahan.

Dengan ancaman pidana maksimal hingga 20 tahun penjara, sengaja mengenakan atau memperjualbelikan “palu  dan arit” atau simbol-simbol lain yang berbau PKI/Komunismedi Indonesia memang bukalah tindakan yang bijak.

Meski begitu, Menteri Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan menekankan ihwal larisnya “palu dan arit” di kalangan masyarakat jangan terlalu dianggap serius.

“Lambang itu (palu dan arit) bisa saja muncul dimana-mana, tidak usah terlalu serius,” ungkapnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.  Zulkifli menghimbau agar masyarakat tidak berlebihan dalam menanggapi kontroversi atribut palu arit yang belakangan merebak.

Atribut Palu Arit Beredar, Masyarakat Jangan Reaktif

“Di negara asal Komunis sana, kaos bergambar palu arit itu sudah menjadi souvenir. Tetapi, secara ideologis, PKI itu sudah tidak ada lagi,” ujarnya dalam keterangan tertulis MPR seperti dilansir Kantor berita Antara, Kamis (12/5).

Ramai Palu dan Arit, PKI Bangkit?
Komentar gratis klik di sini

Tinggalkan pesan

Pilihan

Ke atas