Aksi Solidaritas untuk Yuyun. (Rengga Satria/Celahkota)
Berita

Pemerintah Harus Tangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Wanita

harus ada saksi bersama untuk membangun kekuatan solidaritas anti kekerasan seksual di mana pun dan pada siapa pun yang melibatkan aparat penegak hukum, lembaga agama, adat, organisasi kemasyarakatan, LSM dan media massa.

Sejumlah organisasi perempuan dan masyarakat menggelar aksi solidaritas bertajuk #SOS (Save Our Sister): Bunyikan Tanda Bahaya! di depan Istana Negara Jakarta, Rabu (04/05). Aksi tersebut sebagai bentuk empati terhadap kasus pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa Yuyun, seorang siswi SMP asal Bengkulu berusia 14 tahun yang diperkosa secara bergilir dan dibunuh oleh 14 orang. (Celahkota/Rengga Satria)

CELAHKOTA.COM – Kasus pemerkosaan yang terjadi kepada Yuyun, remaja putri berusia 14 tahun di Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu ternyata bukan yang pertama dan satu-satunya yang terjadi di daerah tersebut tahun ini. Berdasarkan data Lembaga Swadaya Masyarakat Women Crisis Center (WCC) Bengkulu, setidaknya ada sembilan kasus pemerkosaan yang terjadi di wilayah itu.

Sementara di Bengkulu sendiri, ada 15 kasus yang terjadi selama tahun 2016 ini.

“Puncak dari kasus kekerasan seksual ini ialah kasus yang dialami Yuyun yang diperkosa dan kemudian dibunuh oleh 14 orang remaja pelakunya. Kasus Yuyun ini membuat kita semua terkejut dan memancing kemarahan,” kata Manajer Program Cahaya Perempuan di WCC Bengkulu, Juniarti Boermansyah saat melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Rejanglebong, Iqbal Bastari di Pemkab Rejanglebong, Selasa, (03/05/2016).

Dalam kesempatan itu WCC bersama dengan organisasi perempuan lainnya di Bengkulu juga menyampaikan tuntutan kepada pemerintah daerah dan provinsi di Bengkulu untuk membentuk tim penanganan khusus kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Tim tersebut bertugas melakukan pemulihan fsikis dan sosial serta pendampingan hukum untuk keluarga korban yang melibatkan berbagai pihak.

Selain itu pemerintah desa hingga ke Pemprov Bengkulu harus menjamin keamanan dan perlindungan bagi keluarga korban, teman korban, saksi dan pendampingan.

Pemerintah juga diminta segera merancang dan menjalankan program pendidikan dan penyadaran tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi perempuan.

“Kemudian juga harus ada saksi bersama untuk membangun kekuatan solidaritas anti kekerasan seksual di mana pun dan pada siapa pun yang melibatkan aparat penegak hukum, lembaga agama, adat, organisasi kemasyarakatan, LSM dan media massa. Tuntutan terakhir kami meminta pelaku kejahatan perkosaan dijatuhi hukuman setimpal guna memenuhi rasa keadilan para korbannya,” ujar Juniarti.

 

Pemerintah Harus Tangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Wanita
Komentar gratis klik di sini

Tinggalkan pesan

Pilihan

Ke atas