Ratusan ribu orang geruduk Istana terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat.  (Rengga Satria/Celahkota)
Berita

Ahok, Jakarta dan Umat Islam

Ratusan ribu orang geruduk Istana terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat. (Rengga Satria/Celahkota)

CELAHKOTA.COM – Rivalitas antara  Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan  beberapa organisasi masyarakat (Ormas) Islam memang telah lama berlangsung dan sudah menjadi rahasia umum. Tepatnya semenjak Ahok dilantik  menjadi  orang nomor satu di  Jakarta menggantikan Jokowi yang naik tahta menjadi RI1.

Kritikan dan tudingan yang menjurus hinaan terus dilontarkan kepada mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Front Pembela Islam (FPI) menjadi Ormas yang paling getol dan konsisten dalam hal ini –   menolak Ahok  menjadi orang nomor satu di Jakarta.

Jakarta tidak sudi dipimpin kafir – orang di luar agama Islam – menjadi alasan kenapa FPI menolak Ahok sebagai Guberur. Namun konstitusi berkata lain,  predikat Ahok sebagai  Gubernur DKI Jakarta legal di mata hukum, meskipun beliau kafir dan keturunan keturunan Tionghoa.

Tak ubahnya seperti FPI, sosok Ahok pun dinilai oleh berbagai pihak cukup kontroversial. Bahkan beberapa kebijakannya dianggap cukup sensitif dan menyinggung sebagian besar penduduk Jakarta  yang beragama  Islam.

Seperti Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 168 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan. Salah satu butir pasal dalam Ingub tersebut melarang penyembelihan hewan kurban di sekolah.

Hal  tersebut sontak menimbulkan reaksi keras dari sebagian besar umat muslim di Jakarta.  Hingga akhirnya Ahok mencabut larangan tersebut dengan syarat.

Ahok juga pernah  melontarkan wacana  untuk melokalisasi  portitusi di Jakarta pada 2015 silam. Hal  itu menurut Ahok bisa  meminimalisir praktik prostitusi agar tidak meluas ke wilayah-wilayah lainnya di Jakarta.

Wacana Ahok tersebut mendapat penolakan dari para alim ulama Jakarta. Hingga akhirnya Ahok mengklarifikasi hal tersebut.

“Lokalisasi juga sebetulnya nggak mungkin bisa kita lakukan karena secara UU kan melarang. Kalau kamu mau menyediakan kamu dipidana. Saya cuma melempar wacana ini supaya orang sadar di Jakarta ada nggak sih lokalisasi,” dalih Ahok.

Dan yang paling anyar adalah perkataan Ahok yang dianggap telah menistakan agama  Islam  saat dirinya melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu pada akhir September lalu. Kata “dibohongi” yang disertai Surah AL Maidah ayat 51 dianggap telah melecehkan Al Quran dan para ulama Islam.

“Bapak-ibu (pemilih muslim)…dibohongi Surat Al Maidah,” versi Buni Yani – orang yang mengunggah video kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu ke sosial media youtube.

“Bapak-ibu (pemilih muslim)…dibohongi pakai Surat Al Maidah,” versi asli video kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu.

Hadirnya dua versi tersebut juga menimbulkan polemik.  Ahok berdalih Buni Yani telah memelintir perkataannya dengan memotong kata “pakai” dalam versi videonya yang kemudian viral di kalangan masyarakat. Sementara Buni Yani dan sebagian umat Islam beranggapan penghilangan kata “pakai” tidak merubah substansi dari maksud dan makna perkataan Ahok.

Baik Ahok dan Buni Yani kini telah menjadi terlapor dan harus menjalani proses hukum akibat hal tersebut.

Ahok, Jakarta dan Umat Islam
Komentar gratis klik di sini

Tinggalkan pesan

Pilihan

Ke atas